PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN PTPN VIII DAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 bertempat di Kantor Induk Kebun Rancabali PT Perkebunan Nusantara VIII telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PTPN VIII dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang “Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” diwakili oleh Didik Prasetyo selaku Direktur PT Perkebunan Nusantara VIII dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili oleh Didi Suhardi ,SH,MH.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri pula oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung serta Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Dalam kesempatan ini Direktur PTPN VIII menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang telah ada sebelumnya dengan harapan akan semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara PTPN VIII dan Kejati Jawa Barat dalam menyelesaikan gangguan usaha perkebunan yang terjadi di wilayah kerja PTPN VIII maupun permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi PTPN VIII dalam menjalankan proses bisnisnya.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman antara PTPN VIII dan Kejati Jawa Barat meliputi pemberian bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk Legal opinion dan juga melakukan pendampingan terhadap proses bisnis PTPN VIII yaitu diantarnya : pengembangan area subang,wisata kebun Malabar,Rancabali, walini, area ciater sebagai tempat wisata, dan pemanfaatan lahan kritis.

Kerjasama yang telah terjalin selama 2 tahun  kebelakang dinilai berjalan baik dan mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi pun menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini diharapkan kedua belah pihak dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana penguatan kinerja.